 |
| Fenny Kiat, Kadis Parpora Halmahera Barat. (Istimewa) |
Halbar, Falanusantara.id– Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Kadisparpora) Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut), Fenny Kiat menanggapi pernyataan Andri Umar terkait dana hibah.
Dalam pernyataannya di salah satu media online, Andri menduga adanya penyimpangan dana hibah pada Dinas tersebut. Andri mengatakan, BPK menemukan alokasi hibah senilai Rp 2,82 miliar. Andri menduga dana itu mengalir ke sejumlah organisasi, seperti KONI, PMI, Pramuka, KNPI, NU, GMKI, hingga hibah Gekraf senilai Rp 30 juta.
Andri menilai bahwa, temuan BPK bukan hanya persoalan administrasi melainkan indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor). Andri bahkan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar mengusut anggaran miliaran itu.
Menurutnya, dana hibah sebesar itu seharusnya mampu mendorong ekonomi masyarakat lewat pengembangan desa wisata, pemberdayaan UMKM, maupun event pariwisata. Namun, faktanya kata Andri, sektor pariwisata Halbar masih stagnan, sementara dana hibah justru raib tanpa jejak manfaat.
Menanggapi hal tersebut, Fenny Kiat mengaku bahwa dana hibah itu memang jadi temuan BPK di tahun 2023, tetapi pemeriksaan dilakukan di tahun 2024.
"Nah, kalau rekomendasi dari BPK sesuai dengan LHP itu sifatnya menyarankan agar di tahun-tahun akan datang harus disertai SK Bupati. Jadi, temuan ini hanya bersifat administrasi saja, tidak ada indikasi kerugian negara," ungkap Fenny. Rabu (17/9/2025).
Fenny menjelaskan, prosedur dana hibah itu ada proposal yang diajukan, kemudian NPHD yang ditandatangani dan itu menjadi kesepakatan untuk penggunaan dana hibah tersebut dipertanggungjawabkan langsung oleh pengguna anggaran, bukan lagi dinas terkait. Karena menurut Fenny, dinas hanya menyalurkan, kemudian yang mengelola dan menggunakan dana tersebut adalah pengguna atau penerima.
"Jadi transfernya itu langsung ke rekening masing-masing penerima, tidak lagi ke dinas. Sebenarnya ini tidak ada indikasi cuma saya juga tidak tahu apakah ada kepentingan tertentu atau apa, dan saya anggap ini sudah dipolitisir terlalu jauh," katanya.
Selain itu, Fenny juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Semaindo-Halbar DKI Jakarta, Sahrir Jamsin terkait anggaran Festival Teluk Jailolo (FTJ) tahun 2023 senilai Rp 5 tersebut. Fenny mempersilahkan yang bersangkutan agar mengecek anggaran tersebut.
"Silahkan di cek saja (Anggaran FTJ) sebenarnya dananya berapa. Yang jelas tiga tahun terakhir itu dananya tidak sampai 1 M. Makannya kenapa ada kolaborasi? Karena dengan keterbatasan anggaran, kita berupaya untuk disupport oleh OPD yang lain ketika tusinya bisa sinergikan dengan kegiatan FTJ. Nah disitulah kita berkolaborasi sehingga kegiatan FTJ bisa terlaksana," jelasnya.
Menurut Fenny, orang terkadang salah kaprah dan gagal paham terkait FTJ. "Orang menganggap dana FTJ yang begitu fantastis tapi tidak ada dampak ke daerah. Nah salah satu indikator yang paling rill yang bisa diukur kan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Torang kan baru ambil alih kelola (Wisata) Rappa Pelangi dan FTJ kan baru-baru saja. Dan alhamdulillah tahun lalu capaian PAD kita mencapai 161 persen pelampauan target," akunya.
Sementara realisasi pendapatan di tahun ini per Agustus 2025 katanya, untuk Rappa Pelangi sudah mencapai 99 persen. "Ini baru Agustus, masih ada 4 bulan. Dan biasanya di Desember itu ramai dan pendapatannya naik sedikit dibanding bulan yang lain," bebernya.
Sedangkan pendapatan di FTJ, Fenny bilang sudah melampaui target dari 50 Juta sudah menjadi 80 juta sekian. "Jadi, sudah 175 persen, jad sudah lampau target," ujarnya.
